AJI Kediri Kampanye Kebebasan Pers Lewat Penyematan Pita Suci di Lengan

Kediri (beritajatim. com) – Ketika kegiatan jurnalis meliput berita dihalangi, itu berarti menutup hak masyarakat memperoleh informasi. Begitu sebaliknya, selama pers terhindar dari kontrol kekuasaan, intimidasi, dan tekanan, maka bakal selalu terbuka peluang buat menyuarakan kepentingan publik.

Menyongsong peringatan Keadaan Kebebasan Pers Sedunia ataupun World Press Freedom Day 2021, Aliansi Jurnalis Mandiri (AJI) Kediri menyerukan persuasi terkait pentingnya kebebasan pers. Melalui momentum yang dirayakan setiap tanggal 3 Mei itu, AJI Kediri menyuarakan pesan agar terus menancapkan marwah pers sebagai asas demokrasi.

Perayaan Hari Privilese Pers Sedunia oleh AJI Kediri digelar lewat susunan kegiatan dengan berbagai konsep. Acara diawali penyematan ban putih kepada jurnalis, arsitek publik dan warga Kediri.

“Pita suci itu menjadi simbol simpati atas kasus kekerasan dengan dialami Nurhadi, jurnalis Waktu di Surabaya, ” introduksi Danu Sukendro, Ketua AJI Kediri, Jumat 23 April 2021.

Danu menambahkan, kampanye dilanjut secara membagikan takjil, selebaran, dan stiker, serta penggalangan tapak tangan pakta dukungan untuk Privilese Pers di Sekretariat AJI Kediri pada 23 April 2021.

Tak hanya tersebut, kampanye juga diakukan menggunakan platform digital berisi flyer dan video puisi untuk Nurhadi yang dimulai 23 April 2021.

Kampanye dengan pesan serupa dilangsungkan di Tulungagung secara aksi teatrikal pada satu Mei 2021, dan ditutup dengan malam 1000 Sajak untuk Nurhadi 3 Mei 2021. “Lewat kampanye itu publik harus tahu bahwa kebebasan pers ikut menunjukkan kualitas hidup bermasyarakat serta bernegara, ” ujar Danu.

Menurutnya, kemandirian pers dan kepentingan umum tidak bisa dipisahkan, kudu saling mendukung. Salah satunya dalam membangun kultur transparansi dan akuntabilitas dalam berjalannya penyelenggaraan negara. Itulah sebabnya isu-isu terkait kepentingan publik harus dijamin, melalui kemandirian berekspresi dan kebebasan pers.

Beberapa waktu terakhir, fungsi penting pers dalam kehidupan demokrasi mendapat tantangan cukup berat. Kerja-kerja jurnalis kerap mendapat tindakan represi. Mulai dari kekerasan fisik, pengusiran, perempasan alat kerja, hingga doxing & pemidanaan. Ironisnya, para karakter didominasi aparat keamanan jadi penegak hukum.

Catatan lembaga penegak hukum (LBH) Pers, ada 117 urusan kekerasan yang dialami pewarta dan media pada 2020. Adapun rinciannya, 99 urusan kekerasan dialami jurnalis, 12 kasus kekerasan pada Pers mahasiswa, dan enam kasus menyasar media siber. Bukti itu mengalami kenaikan sebesar 32 persen dari tarikh sebelumnya. Pada 2019, LBH Pers merangkum kasus kekerasan ada 79 kasus.

Menurut data Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Nusantara, disebutkan adanya kenaikan kejadian kekerasan terhadap jurnalis, mengencangkan waktu tahun 2019 mematok 2020. Jumlah kenaikannya sebanyak 31 kasus. Dari 53 kasus pada 2019 menjadi 84 kasus di 2020. Meningkatnya angka kekerasan itu menjadi ancaman serius untuk keberlangsungan demokrasi. Hal itu menjadi penanda jika masa ini kondisi pers di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Urusan paling baru adalah kekerasan yang menimpa Nurhadi, jurnalis Tempo di Surabaya. Dia tidak hanya diintimidasi tetapi menjadi sasaran pengeroyokan zaman menjalani tugas sebagai pewarta. Kekerasan terhadap Nurhadi itu bukti nyata kebebasan pers belum sepenuhnya dinikmati para-para pekerja media. “Dari urusan itulah, perlu kampanye massif sebagai upaya melawan arogansi aparat yang menghalangi hak publik mendapatkan informasi, ” ujar Danu.

Kampanye yang berlangsung berbarengan di seluruh anggota AJI Kota itu digelar sebagai upaya mengajak masyarakat turut serta mendesak penegak asas dalam penuntasan kasus pemerasan jurnalis.

Hal yang tak kalah penting yaitu menggalang dukungan semua elemen masyarakat untuk menyerukan pesan tentang pers terhindar tanpa represi. [nm/kun]