Alih Fungsi Lahan di Jember Dipicu Lemahnya Dukungan untuk Petani

Jember (beritajatim. com) – Sinyal bahaya tumbuh dari sektor pertanian. Kongres menyoroti banyak terjadinya pemberian lahan pertanian menjadi pemukiman dan industri di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Peralihan ini berlaku saat regulasi turunan Susunan Daerah Rencana Tata Tempat Wilayah, yakni Peraturan Wilayah Rencana Detail Tata Kawasan, belum ada. “Pemerintah Kabupaten Jember harus segera menyusun kebijakan penetapan lahan pertanian berkelanjutan, untuk mengantisipasi banyaknya pengalihan lahan pertanian produktif menjadi pemukiman dan industri, ” kata Sunarsi Khoris, juru bicara parlemen daripada Partai Kebangkitan Bangsa, buat pembacaan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Perkiraan 2020, di gedung DPRD Jember, Sabtu (17/4/2021) malam.

Peralihan fungsi lahan tersebut menunjukkan sektor usaha pertanian mulai ditinggalkan masyarakat Jember. “Banyak terjadinya pengalihan lahan dan beralihnya sektor daya masyarakat yang meninggalkan pertanian sebagai sektor basis kebanyakan, tidak lepas dari lemahnya dukungan program atau perkiraan dalam pemenuhan kebutuhan petani, ” kata Khoris.

Menurut Khoris, kebutuhan petani ini beragam, mulai dari medium produksi pertanian, subsidi pupuk dan menjaga pupuk dibanding kelangkaan, dan benih atau varietas untuk mendukung kembung pangan nasional. “Pemerintah Kabupaten Jember harus menjamin ketersediaan pupuk sepanjang tahun & menjaga stabilitas harga panen, serta meningkatkan ketersediaan tumpuan dan prasarana produksi & teknologi pertanian, ” katanya.

DPRD Jember mendesak Pemerintah Kabupaten Jember agar mendorong kelompok tani atau gabungan kelompok petani untuk memiliki dan menggelar sektor hilir, yaitu penggilingan dan pengemasan hasil panen. “Fungsikan RMU (unit penggilingan padi) dan resi gudang untuk membantu menjaga kemantapan harga panen, ” sekapur Khoris. [wir/ted]