Balik Dilaporkan ke Polda Jatim, Sipoa Group Bantah Lakukan Penipuan

Surabaya (beritajatim. com) – Sipoa membantah melakukan penipuan sebagaimana tudingan paguyupan cinta damai dengan melaporkan petinggi Sipoa Aris Birawa dan Klemens ke Polda Jatim beberapa waktu lalu.

Dalam jumpa persnya kuasa lembaga Sipoa yakni Paulus Gondo Wijoyo, SH, MH dari kantor lembaga Paulus Gondo & Associate membuktikan, sampai saat ini Sipoa tetap berusaha untuk memenuhi komitmennya untuk melakukan pemberesan-pemberesan dengan user-user yang telah membeli unit. Salah satunya dengan menjalin kerjasama pemasaran dengan Induk Koperasi Kepolisian (Inkopol) dalam proyek yang sedang dibangun sebab Sipoa.

Harapannya dengan menggandeng institusi yang terpercaya, Sipoa bisa perlahan bangkit menyelesaikan proyeknya dan pada akhirnya menyelesaiakan bermacam-macam permasalahan yang belum selesai. Pra melakukan kerjasama, pihak Inkopol sudah memeriksa dengan teliti (due diligence) proyek yang dikerjasamakan.

“Jadi kerjasama dengan Inkopol itu bukan modus untuk melakukan penipuan, hati-hati untuk pihak yang menuduh/menggiring opini publik bahwa kerjasama dengan Inkopol sebagai modus penipuan minus melakukan cek dan ricek terlebih dulu, karena ini bisa dianggap mencemarkan nama baik institusi Inkopol, ” ujar Paulus Gondo.

Upaya-upaya untuk menyelesaikan dan melakukan pemberesan-pemberesan dengan para user telah dilakukan tiba dari perjanjian fidusia yang menjamin uang masuk para pembeli secara saham/asset perusahaan hingga peralihan-peralihan ke unit properti lain. Semua dikerjakan tanpa paksaan, kalau memang pembeli/user Sipoa belum berkenan dengan bagian peralihan yang ditawarkan bisa menunggui pencairan refund dari hasil pemasaran asset yang telah di fidusiakan.

Saat ini sudah ada beberapa unit properti yang bisa dimiliki dengan mengalihkan kekayaan masuk user di Sipoa, diantaranya apartemen Amega Crown yang berlokasi di Tambak Oso dan Sendi Tapak (landed house) The Orchid yang berlokasi di Wonoayu, makin untuk unit The Orchid yang berlokasi di Sidoarjo ini kurang unitnya sudah dilakukan serah terima unit.

Saat itu juga sedang berlangsung pembicaraan transisi ke unit properti lain secara beberapa pengembang di Surabaya Umum dan Bali, yang akan disampaikan pada user Sipoa apabila makbul kesepakatan antara Sipoa dan Pengembang tersebut.

“Mengenai petunjuk dari Paguyuban Cinta Damai-PCD di dalam klien kami di Polda Jatim kami dapat memahaminya sejauh tak beritikad untuk menghalangi upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh klien kami. Namun dapat kami sampaikan bahwa laporan serupa telah dilakukan pada klien kami di 2018 juga di Polda Jatim dengan telah melalui proses peradilan. Klien kami telah menjalani masa hukumannya, 10 bulan di antaranya dijalani di rutan Polda Jatim, ” katanya.

“Sipoa telah beritikad baik melakukan upaya-upaya pemberesan dengan paguyuban Cinta Damai (PCD) yang dimulai dengan melakukan Perjanjian Jaminan Fidusia No. 71 tanggal 23/02/2019 dan Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Damai No 70 tanggal 23/02/2019 di Notaris Eka Suci Rusdianingrum, SH, M. Kn dengan Agus Gunawan yang mewakili paguyuban PCD, ” ujarnya, Minggu (5/7/2020) malam.

“Kami berharap Bapak Kapolda Jatim dan para penyidik Polda Jatim bisa obyektif melihat permasalahan ini & mendukung upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh klien kami untuk semua user Sipoa, ” lanjutnya.

Gondo menambahkan, selain itu berdasarkan pasal 76 ayat (1) KUHAP, seseorang tidak bisa dituntut dua kali terhadap perkara yang sudah inkracht/berkekuatan hukum lestari. Namun demikian setiap orang dengan merasa dirugikan mempunyai hak untuk membuat laporan di kepolisian dan hal tersebut menjadi kewenangan dari penyidik kepolisian apakah laporan tersebut dapat dilanjutkan atau dihentikan.

Terkait upaya hukum dengan dilakukan pihak Sipoa atas tudingan PCD, Gondo menyatakan akan mengkaji terlebih lebih dahulu dan menyiapkan bukti-bukti kalau memang dirasa menetapkan mengambil langkah hukum akan dilakukan.

Terpisah, kuasa norma PCD yakni Rahmad Rhamadan Machfoed menegaskan bahwa kliennya tidak ada hubungan dengan Inkopol. Dia memasukkan, terkait Sipoa melakukan dugaan penipuan itu berdasarkan proses penyidikan penyidik Polda atas laporan pelapor.

“Saya tidak membahas secara khusus Inkopol, justeru saya tau inkoppol dari papan nama/baliho yang terpasang besar sekali bahwa Sipoa ada kerjasama pembangunan perumahan dengan keluarga besar Polri. Tapi fakta hukum PT. Sipoa masih bermasalah dengan klien kami itu memang benar, ” ujarnya.

Terkait laporan pihaknya yang dianggap nebis, Rahmad menyatakan bahwa sebaiknya pihak Sipoa mengecek terlebih awal apakah kliennya termasuk orang-orang yang sudah melaporkan Pidana.

“Tidak benar, kami bantah klien kami adalah karakter pelapor yang sudah pernah mengetengahkan sebelumnya, karena dalam proses penyidikan di Polda yang ditanya oleh Penyidik adalah apakah saksi korban(pelapor) sudah pernah melaporkan sebelumnya. Sebab klien kami blm pernah melaksanakan pelaporan pidana sebelumnya, ” ujarnya.

Rahmad mengakui kalau kliennya melaporkan petinggi Sipoa dengan dugaan penipuan dan penggelapan sama dengan tertuang dalam pasal yang setara yaitu 378 dan 372, akan tetapi korban yang berbeda. “Terus dikatakan tidak dapat melapor karena nebis itu dasar hukumnya apa, ” ujar Rahmad.

Rahmad menambahkan hal itu merupakan hak terlapor berargumentasi. Fakta lembaga dalam proses ini (dalam hal laporan klien dia) berdasarkan masukan permulaan cukup, proses tuntutan/pelaporan pidana tetap jalan artinya unsur-unsur telaahan melakukan tindakan Pasal 378 serta 372 dalam pandangan pihaknya telah terpenuhi, oleh sebab itu kepada terlapor proses penyidikan jalan langsung. [uci/suf]