Bila Leasing Mangkir Kebijakan OJK soal Relaksasi Kredit, Laporkan Gubernur Khofifah

Bila Leasing Mangkir Kebijakan OJK soal Relaksasi Kredit, Laporkan Gubernur Khofifah

TIMESINDONESIA, Keluaran HK  – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meminta perusahaan multifinance leasing di Jawa Timur membantu para debiturnya di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Dia menegaskan agar semua perusahaan multifinance atau leasing patuh dengan petunjuk yang telah dikeluarkan Otoritas Uluran tangan Keuangan (OJK) mengenai relaksasi pengaruh.

Gubernur Khofifah mengucapkan, perusahaan multifinance harus benar-benar meluluskan kelonggaran kredit kepada debitur terdampak Covid-19, seperti pekerja informal ataupun pekerja berpenghasilan harian. Menurut tempat, mereka adalah kelompok paling rentan mengalami kredit macet.

“Jangan gunakan debt collector atau mengambil langsung langkah sita ini itu. Berikan mereka kelonggaran kredit, afeksi kesempatan kepada para debitur itu untuk mengambil nafas, ” tegas Khofifah saat pertemuan dengan OJK dan sejumlah perwakilan perusahaan leasing di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (10/4/2020).

Bagaikan diketahui, OJK mengeluarkan kebijakan relaksasi nama yang tertuang dalam Peraturan OJK Cetakan 11/POJK. 03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical serta surat edaran OJK kepada Kongsi Pembiayaan pada awal April 2020.

Kebijakan OJK tersebut meminta bank atau perusahaan pembiayaan untuk memberikan relaksasi atau keringanan kredit bagi debitur atau peminjam yang jalan dan pekerjaannya terdampak virus corona, baik langsung atau tidak langsung.

Keringanan pembayarannya bisa dengan penurunan suku bunga, sambungan jangka waktu cicilan, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penggandaan fasilitas kredit/ leasing, konversi kredit/leasing menjelma penyertaan modal sementara.

“Aturannya jelas. Jadi, kalau ada perusahaan multifinance yang tidak bertekuk lutut silahkan laporkan ke OJK atau lapor ke saya, ” kata Gubernur Khofifah.

Tetapi demikian, Khofifah juga mewanti-wanti agar perusahaan multifinance juga tetap melakukan penagihan kepada nasabah yang tak terdampak Covid-19. Mengingat, kata tempat, keringanan ini hanya diperuntukkan bagi nasabah yang terdampak.

Hal ini, lanjut Khofifah istimewa untuk menjaga kualitas kredit perseroan akibat meningkatnya jumlah angka nilai yang disebabkan penyebaran virus Corona serta kebijakan kerja dari vila atau work from home .

“Dua-duanya (perusahan dan debitur) tetap harus dilindungi, makanya ada proses assesment kepada mereka yang mengajukan relaksasi. Tidak semua mendapatkan keringanan, ” ujarnya.

Menurut Gubernur Jatim, hingga saat ini sudah tersedia puluhan ribu debitur yang mengajukan relaksasi di sejumlah perusahaan leasing dalam Jatim. “Termasuk di antaranya ke PT BPD JATIM dan BPR JATIM yang notabene milik Pemprov, ” terang Khofifah Indar Parawansa. (*)