Buntut Mahmud Belum Dieksekusi, Internal Golongan Nasdem Gresik Memanas

Gresik (beritajatim. com) – Tambahan anggota Dewan Mahmud belum dieksekusi karena tersangkut kasus penggelapan berniaga beli tanah, internal Partai Nasdem Gresik semakin memanas. Pasalnya, datang saat ini anggota DPRD itu masih belum dieksekusi kejaksaan. Real, pengajuan banding ke MA ditolak.

Kondisi itu, mendatangkan pertanyaan dari Abdullah Syafi’i. Politisi Nasdem yang saat itu juga berangkat dari Dapil VIII pada Pileg 2019 lalu, yakni, wilayah Manyar, Bungah, dan Sidayu menerima. 5. 347 suara, hanya selisih 298 suara dengan Mahmud.

Sesuai aturan KPU, daripada hasil perolehan suara tersebut Syafi’i berhak duduk di kursi legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Menurut Syafi’i, dirinya menyadari bahwa DPP telah mengeluarkan putusan nomor 1010/MPN/DPRD/VIII/2019 dari Mahkamah Partai Nasdem. Dengan menjelaskan status Mahmud. Atas kedudukan pemberhentiannya sebagai anggota partai, tercatat perintah untuk segera melakukan mekanisme PAW kepada Mahmud. “Ternyata telah dipecat sejak 2019. Sesuai tanggal surat pada 23 Agustus awut-awutan, ” ungkap Syafi’i, Sabtu (27/06/2020).

Ia menambahkan, salinan surat tersebut diberikan kepada DPW Jatim Nasdem dan DPD Nasdem Gresik. “Kenapa masih dilantik? ” tanyanya.

Apalagi, lanjutnya, keputusan tersebut belum dicabut dan masih berlaku, dalam poin mengadili ada perintah untuk segera melakukan PAW.

Menanggapi situasi ini, Ketua DPD Nasdem Gresik Saiful Anwar menyatakan pihaknya datang saat ini belum menerima titah dari DPP Nasdem Pusat.

Lebih lanjut Saiful mengisbatkan masih terkait dengan Mahmud. Pihaknya pun telah meminta keterangan daripada Mahmud. Termasuk membahas hal tersebut di tingkat internal DPD Nasdem Gresik. “Poin-poinnya sudah kami sampaikan ke DPW maupun DPP. Susunan menunggu arahan saja, ” tegasnya.

Saiful juga membaca tidak ada niat untuk menangani ataupun mempertahankan Mahmud sebagai bagian DPRD Gresik. “Kalau sudah dalam vonis mau apalagi, yang terlibat wajib menjalani hal tersebut. Melanda kedudukannya sebagai anggota dewan, pihaknya hanya tinggal menunggu perintah DPP Pusat.

“Jika sungguh ada rekomendasi PAW segera saya usulkan kepada pimpinan dewan & segera berkonsultasi dengan KPU, ” tandasnya. [dny/kun]