Kejari Surabaya Tangkap Terpidana Perkara Korupsi Pajak PPH Fiktif Rp satu, 7 Miliar

Surabaya (beritajatim. com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menangkap terpidana tindak pidana korupsi pajak PPH fiktif senilai Rp 1, 7 milliar. Tempat adalah Notaris Johanes Limardi (JL).

“Terpidana kita mengambil di wilayah Tegalsari, setelah tiga hari kita lakukan pengintaian kesudahannya berhasil kita tangkap, ” perkataan Kajari Surabaya Anton Deliano di dalam jumpa persnya, Rabu (24/2/2021).

Anton membaca, terpidana diamankan berdasarkan putusan Majelis hukum Agung (MA) bahwa Terdakwa notaris Johanes Limardi dihukum empat tahun penjara, selain itu hakim terkenal MA juga mewajibkan Terdakwa buat membayar Rp 200 juta. Seandainya tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan enam bulan.

Vonis ini lebih mudah dari tuntutan Jaksa Penuntut Ijmal (JPU) Kejari Surabaya yakni mulia tanun enam bulan penjara. Peristiwa ini berawal dari proses jual beli tanah dan bangunan pada jalan Kedung Asem 7 Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut pada Mei 2015 silam. Tanah seluas 3. 145 M2 milik PT Logam Jaya dibeli PT Royal Star Paragon Regensi seharga Rp 20 Milliar.

Proses perjanjian jual beli dijalankan di depan tersangka Notaris Johanes. Saat itu PT Logam Jaya menitipkan uang PPH final Rp 1, 79 Milliar kepada simpulan Johanes berupa cek BCA. Ternyata cek itu diserahkan Johanes pada Joko Sutrisno seorang freelance untuk dicairkan.

Johanes lalu mendapatkan bukti setoran pajak (SSP) fiktif bank Jatim dari Joko yang diterima dari tersangka Andika Waluyo Sebagai imbalan permainan pajak ini, Johanes mendapatkan pengembalian kekayaan setoran itu (cash back) sejumlah Rp 719 juta yang diterima di rekening BCA milik Johanes.

Sedangkan peran tersangka Edi Suyanto, sebagai perantara buat membikin validasi palsu. Penyidikan dengan dilakukan tim Pidsus Kejari Surabaya terhenti dari keterangan Edi. Kepada penyidik, tersangka Edi mengaku bahwa proses validasi tersebut diserahkan kepada seseorang yang disebut bernama ‘Om’. [uci/kun]