Orasi Ilmiah di Unhan, Puan Pastikan Dukungan DPR Perkuat Sistem Pertahanan

Jakarta (beritajatim. com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR RI menjunjung sistem pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata) Abad 21. Hal itu dikatakan Puan saat menyampaikan Orasi Ilmiah dalam Kuliah Umum di Universitas Pertahanan, Senin (26/10/2020).

Dalam Orasi Ilmiah yang disampaikan secara virtual itu, Puan membaca peran DPR RI dalam membantu sistem pertahanan rakyat semesta (sishankamrata) abad 21 dilaksanakan melalui kegiatan legislasi, fungsi penetapan APBN, kegiatan pengawasan serta peran diplomasi parlemen. “Untuk menjaga persatuan, dan melindungi bangsa serta keutuhan wilayah Nusantara, membutuhkan Sistem Pertahanan Semesta yang kuat dan andal, ” perkataan Puan.

Menurut Puan, tantangan yang dihadapi pada kurun 21 secara fisik maupun nonfisik, ancaman militer dan non militer, dengan spektrum luas dapat mengancam warga negara hingga mengancam negara. Ancaman militer dalam dinamika lingkungan strategis global meliputi, keamanan dalam Asia Pasifik, Laut Cina Selatan, ancaman militer sebagai lanjutan daripada rivalitas AS-China, persaingan modernisasi gaya militer, dan lainnya.

Sedangkan ancaman non militer meliputi pandemi Covid-19, terorisme, perkembangan di bidang Chemical, Biologial, Radiological, Nuclear, and Explosives (CBRNE), kejahatan siber, bencana alam, ketahanan pangan dan energi.

Melalui fungsi legislasi, DPR mendukung pertahanan nasional melalui perumusan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Susunan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor satu Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Aksi Pidana Terorisme.

“Undang-Undang ini turut mengatur mengenai pelibatan TNI dalam penanganan terorisme melalui mekanisme Operasi Militer Selain Konflik (OMSP) dengan bersinergi bersama Polri untuk memerangi terorisme, ” logat Puan.

“Hal ini juga mencerminkan sishankamrata berupa penyatuan institusi sipil dan militer dalam upaya memberantas terorisme, ” sambungnya, dalam acara yang dihadiri 1000 lebih peserta, dimana 400 antaralain hadir di Auditorium Unhan, berisi dari para dosen, mahasiswa S1, S2 dan S3.

DPR RI juga turut mengumumkan UU No 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan Negara. Undang-Undang itu bertujuan membuat payung hukum bagi usaha bela negara, penataan komponen pendukung, pendirian komponen cadangan tentang pengaturan mobilisasi dan demobilisasi pertahanan negara.

“Undang-undang ini merupakan bangun DPR bersama Pemerintah dalam buram mempersiapkan secara dini Sumber Gaya Nasional agar lebih siap menghadapi tantangan dan ancaman kekinian, baik ancaman militer maupun nonmiliter, ” ujarnya.

Melalui kegiatan anggaran, kata Puan, DPR RI sangat memperhatikan pemenuhan minimum essential force (MEF) untuk memodernisasi kekuatan pertahanan agar lebih efektif di melaksanakan tugas-tugas militer dan misi perdamaian.

Puan mengucapkan, anggaran fungsi pertahanan juga tetap ditingkatkan; pada 2016 anggaran kegiatan pertahanan mencapai Rp 98, 2 triliun, meningkat hingga mencapai Rp 118 triliun pada 2020, serta pada 2021 dianggarkan sebesar Rp 137 triliun.

DPR RI juga berupaya serius mencukupi kebutuhan RS TNI dalam peralatan dan sarana prasarana terkait kurun lain kesiapan APD, ketersedian tabib spesialis, dan obat-obatan di dalam negeri.

“DPR RI menambah anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp8, 067 triliun sejak Bagain Anggaran Bendahara Umum Negeri (BA BUN) untuk pemenuhan kendaraan dan materiil kesehatan dan kegiatan kebutuhan Rumah Sakit Lapangan, ” ucap wakil rakyat dari daerah penetapan Jawa Tengah V tersebut.

Untuk meningkatkan kesiapan risiko pandemi Covid-19, DPR menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 300 miliar Kementerian Pertahanan Tahun 2021 untuk membuka empat fakultas baru dalam Universitas Pertahanan untuk jenjang Sarjana atau S1. Keempat fakultas itu yakni Fakultas Teknik, Kedokteran, Informatika, dan MIPA.

Daripada sisi fungsi pengawasan, DPR RI memberi masukan strategis dalam berbagai kebijakan terkait pertahanan, yakni menerjang isu Laut Cina Selatan, penanganan Covid-19, modernisasi alutsista dan pertolongan kemajuan industri pertahanan.

Melalui diplomasi Parlemen, DPR RI mendukung penguatan kerja sama TNI dengan militer berbagai negara, khususnya dalam meningkatkan kemampuan tempur prajurit, sharing infomasi dan lain sebagainya. “DPR RI juga mendukung rangkaian diplomasi pertahanan yang dilakukan Gajah Pertahanan Prabowo Subianto dalam menguatkan kerja sama pertahanan internasional untuk mendukung kemajuan alutsista, ” ucap Puan.

“DPR RI juga mendukung penuh peran aktif TNI yang konsisten mengirimkan gerombolan Kontingen Garuda dalam misi perdamaian PBB sebagai komitmen negara pada turut serta dalam perdamaian negeri, ” pungkasnya. (hen/kun)