PDIP Tolak Kontrak Tahun Mengistiadatkan untuk Infrastruktur di Jember

Jember (beritajatim. com) – Fraksi PDI Perjuangan menentang alokasi anggaran kontrak tarikh jamak untuk pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Perolehan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tarikh Anggaran 2021.

“Kebijakan dan program masih belum mengedepankan kepentingan penambahan potensi sumber daya lokal. Hal itu tampak dalam memahami kontrak tahun mengistiadatkan, yang semakin membuka bengkahan hadirnya penguasa berskala tumbuh dan menutup peranan beserta keterlibatan pengusaha lokal, ” kata Ketua Fraksi PDIP Edi Cahyo Purnomo, di dalam pandangan umum fraksi menanggapi nota pengantar Rencana Perkiraan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021, di gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Minggu (4/4/2021) malam.

PDIP menghargai kebijakan pemerintah tersebut tak cukup mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kebijakan itu juga melahirkan proses marginalisasi pengusaha lokal. “Kami tegas menolak penggunaan kontrak tahun jamak dengan alasan penerapan kontrak itu kuranglah tepat, jika hanya didasarkan di tidak adanya anggaran, ” kata Edi.

Edi juga menyodorkan alasan Peraturan Menteri Keuangan Cetakan 60/PMK. 02/2018 tentang Pengesahan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan. Dalam pasal 2 disebutkan, kontrak tarikh jamak dapat dilakukan buat pekerjaan yang penyelesaiannya bertambah dari 12 bulan ataupun lebih dari satu tahun anggaran. “Atau memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran serta paling lama tiga tarikh anggaran, ” katanya.

Hal ini, patuh Edi, tidak sesuai dengan argumentasi yang dibangun Tumenggung Hendy Siswanto. “Argumen tumenggung hanya bersandar pada tak adanya anggaran dari peruntukan APBD 2021 untuk membelanjai program pembangunan yang membutuhkan anggaran Rp 782 miliar, yang difokuskan pada 3 kegiatan, yaitu peningkatan berkepanjangan seluruh Jember senilai Rp 664 miliar, peningkatan jembatan senilai Rp 8 miliar, dan proyek instalasi pencerahan jalan umum senilai Rp 110 miliar yang harapannya dapat diselesaikan selama mulia tahun anggaran, ” katanya.

“Manurut Bagian PDI Penjuangan, jika pekerjaannya diselesaikan dalam satu tarikh, maka bukanlah bernama multiyears atau tahun jamak. Karenanya dirasa perlu dicarikan cara lain yang tidak melanggar aturan dan memiliki kadar manfaat kepada kepentingan masyarakat, ” kata Edi.

Selain itu, kebijakan kontrak tarikh jamak, menurut Edi, menangkup pintu evaluasi perbaikan anggaran, jika ada anggaran yang harus digeser. “Karenanya dirasa perlu untuk meminta diskusi kepada para pihak dengan memiliki kompetensi, agar di setiap usulan kebijakan dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan yang molek seharusnya juga dilakukan secara cara yang baik, ” katanya.

Di nota pengantar Rencana APBD Jember 2021, Hendy mengatakan, infrastruktur merupakan sarana umum primer dalam menjalankan perekonomian. “Berdasarkan data jalan dalam Kabupaten Jember, dari 2. 601 kilometer panjang bulevar, terdapat 47, 35 tip jalan berkategori baik, 15, 32 persen berkategori sedang, dan sisanya berkategori hancur ringan dan berat, ” katanya.

“Kategori rusak ini menjadi konsentrasi kami dalam penganggaran tarikh 2021, sehingga sindiran Wisata Jeglongan Sewu tidak sedang menjadi status para netizen. Kami sampaikan terima beri kepada DPRD Jember yang telah menyetujui rencana kami untuk melaksanakan pembangunan hidup, jembatan, penerangan jalan umum dengan penganggaran tahun umum, ” kata Hendy.

Abdul Kadir Karim, mantan Ketua Tim Pokok Pengembangan Manajemen Daerah, menilai kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di Jember sudah masuk kategori kedaruratan. “Merata di segala penjuru Jember. Sudah berapa nyawa yang melayang akibat jalan tembus dan genangan air dalam jalan, ” katanya.

Dengan kondisi ini, menurut pria yang dekat dipanggil Ading ini, kontrak tahun jamak menjadi opsi yang paling logis masa ini. “Karena kerusakan infrastruktur selama beberapa tahun belakang harus ditangani dengan muslihat percepatan. Jangan buang periode. Dengan penganggaran multiyears, dipastikan awal 2022, yang lazimnya disibukkan dengan mekanisme penganggaran, pengadaan barang dan bantuan selama tiga bulanan, mau terjadi aktivitas pembangunan infrastruktur secara masif dan sambung menyambung tanpa terputus daripada pengerjaan tahun 2021, ” katanya.

“Ini masalah kedaruratan, dan tetap saja kemanusiaan. Perkara secara regulatif ini terjadi multipersepsi, ya biar sajalah. Pilihan kebijakan yang harus dipilih dalam menangani situasi kedaruratan tidak bisa formil reguler, ” kata Ading. [wir/suf]