Pemimpin DPD RI Apresiasi Satgas Waspada Investasi Tutup Tiktok Cash

Jakarta (beritajatim. com) – Kepedulian dan perhatian Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terhadap nasib masyarakat agar tak tertipu dan menjadi korban dalam sektor keuangan kembali ditunjukkan. Setelah mengimbau supaya masyarakat tidak melakukan pinjaman online ke lembaga ilegal, kini, LaNyalla meminta klub mencatat lembaga investasi yang telah dinyatakan bodong.

“Informasi seperti ini penting untuk kita sosialisasikan ke masyarakat, khususnya dalam daerah, yang terkadang belum mengakses informasi terbaru. Saya minta para Senator membantu sosialisasi terkait rilis daftar perusahaan investasi bodong yang disampaikan Satgas Waspada Inventasi yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga terpaut, ” tandas LaNyalla dalam Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Disebutkan Senator asal Jawa Timur ini, kasus investasi membersil kerap terjadi. Tetapi tetap saja muncul dengan nama dan model baru, & selalu ada saja klub yang menjadi korban. “Padahal polanya sama, ujung-ujungnya money game dan menggunakan skema fonzi. Dan diiklankan atau diendoors juga oleh terbuka figur. Sehingga masyarakat terpedaya, ” imbuh LaNyalla, dengan juga mantan ketua umum Kadin Jatim itu.

Untuk itu LaNyalla mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai penawaran-penawaran dari bervariasi pihak yang seakan-akan menganjurkan keuntungan mudah, tetapi berpotensi merugikan penggunanya.

“Sekali lagi, sebelum berinvestasi, buka dulu website OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan lembaga tersebut tersembul atau tidak. Juga tersedia nomor telepon hotline OJK yang bisa dihubungi, ” tukasnya.

Kaya diberitakan, Satgas Waspada Investasi memutuskan menutup aplikasi Tik Tok Cash yang menawarkan pemberian uang kepada penggunanya hanya dengan memperbanyak penonton dari video di suatu platform yang berpotensi mudarat pemakainya.

Satgas juga meminta aplikasi Snack Video untuk menghentikan kegiatannya karena tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika dan tidak memiliki lembaga hukum dan izin di Indonesia.

Selain Tiktok Cash dan Snack Video, Satgas dalam patroli sibernya selalu menemukan 26 entitas kegiatan usaha yang diduga minus izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi mudarat masyarakat.

Lantaran 28 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan jadi berikut, 14 Kegiatan Money Game; 6 Crypto Substansi, Forex dan Robot Forex tanpa izin; 3 Penjualan Langsung/Direct Selling tanpa izin; 1 Equity Crowdfunding tanpa izin; 1 Penyelenggara konten video tanpa izin; satu Sistem pembayaran tanpa persetujuan; dan 2 Kegiatan yang lain. [but]