Pemimpin Satgas Covid PB IDI, Berikan Rekomendasi Terkait Pengadaan Vaksin

Surabaya (beritajatim. com) – Kurang waktu yang lalu, Pemerintah mencuaikan Satgas Covid-19 menyampaikan bahwa di dalam kuartal ke 4 tahun itu, vaksinasi Covid-19 akan bisa dilakukan.

Beberapa jenis vaksin pun telah disiapkan pengadaannya kaya Sinovac, Sinopharm Astrazeneca dan Vaksin dari Bio Farma. Ketua Satgas Covid-19 dari PB IDI, Prof Dr dr Zubairi Djoerban, SpPD-KHOM, memberikan apresiasi dan mendukung upaya-upaya Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia. Terkait hal itu Prof Zubairi memberikan rekomendasi melalui Satgas Covid PB IDI, yaitu:

1. Perlu diadakan persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang mau disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden agar program vaksinasi itu jangan dilakukan dan dimulai secara tergesa-gesa.

2. Di hal pemilihan jenis vaksin dengan akan disediakan, ada syarat otoriter yang harus dipenuhi yaitu vaksin yang akan digunakan sudah terbukti efektivitasnya, imunogenitasnya serta keamanannya secara dibuktikan adanya hasil yang elok melalui uji klinik fase 3 yang sudah dipublikasikan.

“Dari data dengan ada, saat ini uji jika vaksinasi Sinovac di Brazil sudah selesai dilaksanakan pada 9000 relawan. Namun hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15. 000 relawan. Kita bisa melihat bahwa unsur kehati-hatian juga dilakukan Negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase 3. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program vaksinasi ialah sesuatu program penting namun tak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa, ” terang Prof Zubairi, Kamis (22/10/2020).

3. Dalam status pandemi, WHO memperkenankan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan melalui proses Emergency use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 oleh lembaga yang mempunyai otorisasi untuk itu. Di Indonesia, institusi tersebut adalah BPOM.

“Dalam melakukan atau menentukan peristiwa ini, PB. IDI amat meyakini bahwa BPOM tentu juga bakal memperhatikan keamanan, efektivitas dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA. Kami tetap bahwa BPOM akan menjaga kemerdekaan dan profesionalismenya, ” jelasnya.

4. Perlu pula mempertimbangakan rekomendasi dari Indonesia n Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO)

5. Pelaksanaan program vaskinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif, termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan pekerjaan, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat dan membangun jejaring untuk penanganan efek simpang vaksinasi.

“Keamanan dan efektifitas adalah yang utama selain pula kita semua ingin agar program ini berjalan lancar. PB. IDI berharap agar program vaksinasi itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, ” pungkas Prof Zubairi. [kun]