Penyakit Pertembakauan Butuh Komisi Perkara Tembakau Jember

Jember (beritajatim. com) – DPRD Jember, Jawa Timur, melihat pabrik tembakau masih sangat penting bagi masyarakat setempat. Produk ini masuk dalam program penataan klaster industri Jember yang potensial.

“Industri tembakau mampu menyedikaan lapangan kerja bagi buruh dan petani tembakau, ” kata juru bicara DPRD Jember dari PDI Perjuangan Agus Sofyan, menyinggung rekomendasi parlemen terhadap Laporan Data Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2020.

Sementara itu, tinggi Agus, bagi Pemerintah Jember keberadaan industri tembakau adalah sektor penyumbang pendapatan wilayah yang cukup besar. Ini terlihat dari sumbangan sektor ini untuk keuangan wilayah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tiap tahun.

Dengan besarnya sumbangsih tersebut, DPRD Jember menuntut pemerintah daerah responsif dalam menangani permasalahan dengan tengah dihadapi masyarakat tembakau. Pemkab Jember memang memiliki payung hukum untuk menangani kepentingan petani dan pengusaha tembakau di Jember berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Pertembakauan pada Jember.

“Perda tersebut mengatur tentang kemitraan, pembentukan kelembagaan tembakau untuk melindungi dan melestarikan zona industri tembakau di Jember. Namun di tingkat program, keseriusan pemerintah Jember dalam melindungi dan melestarikan kehadiran industri tembakau mulai dipertanyakan. Apalagi dengan adanya kebijaksanaan pengendalian tembakau di tingkat nasional, ” kata Agus.

Agus menetapkan fenomena anjloknya harga tembakau jenis voor oogst (VO) atau kasturi di Kabupaten Jember yang dikeluhkan petani. Mereka bukan hanya mengeluh soal harga jual. “Mereka juga mengeluhkan pihak kilang yang tutup dan tidak membeli hasil panen tembakau tersebut, ” katanya.

Komisi Urusan Tembakau Jember (KUTJ) yang dibentuk dan memiliki fungsi buat menyelesaikan permasalahan tembakau tak mampu bekerja maksimal. Real persoalan ini melibatkan petani, asosiasi eksportir, dan koalisi pedagang dan pabrikan. “Pemerintah Kabupaten Jember agar mengoptimalkan program untuk peningkatan posisi dan fungsi KUTJ, ” kata Agus.

Berangkat dari sejumlah masalah itu, DPRD Jember merekomendasikan kepada pemerintah kabupaten agar segera membuat perencanaan & program dalam menumbuhkan klaster industri berbasis pertanian. “Pemerintah Kabupaten Jember agar cepat mendorong terbentuknya wirausaha hangat sektor industri berbasiskan daya unggulan daerah, ” kata Agus.

Negeri Kabupaten Jember juga diharapkan mengoptimalkan implementasi Peraturan Wilayah Kabupaten Jember Nomor tujuh Tahun 2003 untuk memberikan perlindungan kepentingan petani serta pengusaha tembakau di Jember. “Pemerintah Kabupaten Jember juga agar lebih mengoptimalkan DBHCHT dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ” kata Agus. [wir/kun]