Perang Opini AHY Vs Moeldoko

Politik tetaplah politik. Kekuasaan tetaplah kekuasaan. Di sedang pandemi Covid-19, di tengah keterpurukan ekonomi, cabai yang tak terbeli ibu famili karena harganya meroket, siswa yang kangen bangku sekolah; politisi tetaplah berebut status. Mencari celah kelemahan melayani untuk meraup kekuasaan.

Itulah gambaran situasi yang saat sekarang terjadi di tubuh Partai Demokrat. Kader dan mantan kandidat menggelar Kongres Luar Piawai dan menunjuk tokoh sungguh untuk merebut posisi puncak partai. Dan benturan berlaku. Benturan politik. Dualisme.

Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko. AHY untuk sementara ini masih berstatus sah. Tetapi, Moeldoko telah mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM agar disahkan pula. Sekaligus, permohonan agar legalitas AHY dicabut. Untuk sementara, susunan pengajuan dari Moeldoko diterima namun legalitas belum diberikan. Kemenkumham memberi waktu biar berkas-berkas dilengkapi.

Apakah Kemenkumham bakal mengesahkan Moeldoko sebagai Ketua Ijmal Partai Demokrat? Entahlah.

Yang pasti, hari-hari belakangan ini, sejak menjelang KLB Partai Demokrat, perang opini publik terus selalu terjadi. Kedua kubu saling menjatuhkan posisi lawannya. Semua berusaha meyakinkan publik (baca: masyarakat) bahwa pihaknya yang benar. Kubu AHY memandang kubu Moeldoko abal-abal, benteng Moeldoko menganggap kubu AYH layak digulingkan.

Akademisi ataupun pengamat politik turut bicara. Banyak dengan mendukung langkah politik AHY, tidak sedikit yang menunjang langkah Moeldoko. Bersuara juga para politisi dan aktivis organisasi kemasyarakatan. Beberapa hari lalu, bahkan, ada gerak-gerik demo mahasiswa.

Arah politik AHY serta Moeldoko kebetulan juga bertentangan. AHY cenderung menjadi antitesis Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebaliknya Moeldoko benar dekat dengan lingkaran kewibawaan.

Perbedaan pokok politik AHY dan Moeldoko memacu tokoh-tokoh yang berpunya mewakili aspirasi kubu antitesis dan kubu koalisi pemerintah bersuara lantang. Mereka seolah-olah mendapatkan tema empuk dan menemukan panggung. Masyarakat makin sampai hafal. Jika arsitek A berbicara, dia jelas menyudutkan pemerintah. Jika arsitek B berbicara, dia positif membela kebijakan pemerintah.

Perang komentar di media sosial tidak tumbang ramai. Status tokoh ataupun orang biasa perihal percekcokan Partai Demokrat bakal disusul banyak komentar. Debat kusir netizen ala perhelatan Pilpres 2014 dan Pilpres 2018 kembali terulang.

Apakah pihak-pihak yang berkata keras membela kubu AHY dan kubu Moeldoko itu mendapat imbalan? Apakah itu digerakkan oleh uang dan bukan digerakkan oleh idealisme? Mungkin ya, mungkin serupa tidak.

Jika memang digerakkan oleh uang, berapa banyak dana dengan harus digelontorkan? Sampai pustaka uang terus digelontorkan? Seluruhnya lagi, kita tidak tahu pasti.

Yang kita cakap, merujuk pada dualisme kaum partai lain, konflik itu bisa bakal lama, mampu bakal bertahun-tahun. Jikalau Menkumham telah mengeluarkan kebijakan, boleh menolak atau mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko, itu bukanlah solusi simpulan. Justru bisa menjadi pangkal babak baru pertikaian.

Kebijakan Menkumham mengibakan digugat ke Pengadilan Peraturan Usaha Negara (PTUN). Bila Putusan PTUN keluar, benteng yang tidak puas bisa banding. Selanjutnya bisa kasasi ke Mahkamah Agung.

Lalu di antara proses hukum yang berlarat-larat itu, perang opini terus memanas. Saling menyerang dan menjatuhkan kubu lawan. Tanpa peduli pandemi Covid-19 telah berakhir atau masih meneror sendi-sendi kehidupan masyarakat. [but]