Persen I Dewan Gresik Percepat Pengurusan Perizinan dan e-KTP

Gresik (beritajatim. com) – Komisi I DPRD Gresik berupaya mempercepat pengurusan perizinan IMB, dan e-KTP. Langkah ini diambil karena ada 500 perizinan di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) belum dicetak.

Menghadapi keterangan itu, Komisi I DPRD Gresik berencana mengalihkan kewenangan tersebut di tingkat kecamatan supaya tidak berlaku penumpukan.

“Tahap pokok kami nanti memilih tiga kecamatan yang memiliki perangkat hardware beserta software, dan SDM yang cakap, ” ujar Wakil Ketua Premi I Syaichu Busyiri, Kamis (5/11/2020).

Lebih lanjut Syaichu Busyiri menuturkan, dengan memberi kewenangan pengurusan perizinan di tingkat kecamatan diharapkan bisa mempercepat pengurusan perizinan sekaligus mempermudah pelayanan bagi klub yang mau mengurus IMB.

“Dengan terobosan seperti ini nantinya masyarakat tidak perlu sedang bolak-balik ke kabupaten hanya buat mengurus perizinan IMB. Cukup di kecamatan supaya tidak ada akumulasi, ” tuturnya.

Selain mempercepat serta mempermudah pelayanan IMB. Komisi I juga melakukan hal yang sama pada pengurusan e-KTP. Terkait dengan itu, komisi yang membidangi hukum tersebut melakukan terobosan dengan mengedepankan ‘one stop service’ di tiap desa atau kelurahan.

“Kami mengusulkan Dispendukcapil melakukan rekrutmen tenaga di tiap desa. Hal ini dilakukan jawab memangkas biaya administrasi yang semasa ini menjadi beban masyarakat, ” ungkap Syaikhu Busyiri.

Hal senada pula dikemukakan oleh anggota Komisi I Sholahuddin. Menurut politisi dari Fraksi-PKB itu mengatakan, selama ini sosialisasi pengurusan e-KTP gratis. Kalau tidak dipungut biaya maka ditingkat kolong harus sama.

“Kalau sudah demikian, maka di level desa atau kelurahan cukup memacu perangkat entri-nya. Kalau sudah berjalan beban pengurusan di tingkat kecamatan tidak banyak cukup memberi rekomendasi saja, ” paparnya.

Sementara, Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil (Dispendukcapil) Gresik Khusaini menyatakan selama pengurusan e-KTP telah ada 30 ribuan yang dicetak, dan sudah dibagikan ke umum.

“Blangko e-KTP memang terbatas, karena kiriman dari Kemendagri. Mengenai pengurusan di tingkat desa saya sangat mendorong, cuma untuk perekamannya tetap di kecamatan, ” tandasnya. (dny/ted)