Pertimbangan Bupati di Medsos, Ketua PGRI Jember Dipanggil Inspektorat

Jember (beritajatim. com) – Supriyono, seorang pegawai negeri sipil dan Pemimpin Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Jember, Jawa Timur, dipanggil Inspektorat kabupaten, Selasa (11/8/2020). Ia diklarifikasi terkait pernyataan-pernyataannya dalam memperjuangkan nasib guru yang diunggah di laman Facebook pribadinya.

Supriyono mengaku mendapat kurang lebih 20 pertanyaan dari pemeriksa inspektorat semenjak pukul sepuluh pagi hingga perut belas siang. “(Pertanyaan-pertanyaan) terkait postingan di Facebook yang ada kaitannya dengan perjuangan PGRI, ” katanya, sekeluar dari kantor Inspektorat.

Supriyono mempertanyakan kebijakan tumenggung soal tidak terbitnya surat keputusan kenaikan pangkat untuk guru semasa lima tahun di akun Facebook-nya. “Saya tergelitik, saat bupati menyampaikan (di salah satu stasiun televisi), bahwa beliau sudah menandatangani seribu (SK kenaikan pangkat). Yang beta pahami, itu bukan SK kemajuan pangkat, tapi SK PAK (Penetapan Angka Kredit), ” katanya.

Supriyono berniat, dengan mengunggah pernyataan itu dalam media sosial, persoalan yang dihadapi guru segera selesai. “Karena itu kewajiban Ketua PGRI, yang dikasih amanah untuk mengawal perjuangan ketenteraman, termasuk kenaikan pangkat, nasib, & seterusnya. Itu yang dibebankan kepada kami, amanah kami, saat konvensi kabupaten. Jadi kami melaksanakan instruksi organisasi, ” katanya.

“Tidak ada niatan lain-lain, selain niatan kami untuk mendorong negeri kabupaten agar persoalan-persoalan yang dihadapi guru segera diselesaikan. Alhamdulillah pula, ternyata sudah diselesaikan bupati, serta bahkan ada seribu guru yang menerima SK kenaikan pangkat, sekalipun ada yang salah (ketik). Akan tetapi paling tidak itu sudah lulus membuat teman-teman senang, ” kata pendahuluan Supriyono.

Inspektorat mengabulkan klarifikasi kepada Supriyono sebagai Kepala PGRI Jember. “Kalau saya sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara), barangkali oke (diperiksa). Tapi karena saya sebagai Ketua PGRI, Inspektorat hanya klarifikasi apakah (pernyataan di Facebook) benar atau tidak, ” katanya. Supriyono segera melengkapi bukti-bukti terpaut pernyataannya di Facebook kepada pemeriksa di Inspektorat.

Supriyono menegaskan, tidak ada persoalan terkait posisinya sebagai ASN. “Wong aku di kedinasan meski (ditempatkan) jauh (dari rumah), saya tetap (bekerja) normal, ” katanya.

Supriyono tidak tahu apakah pemanggilannya dikarenakan ada laporan. “Facebook tersebut siapa saja bisa baca, sebab ini media sosial. Kalau itu dijadikan soal, saya pikir tidak bisa. Kalau ambil data di Facebook, itu kan wilayah Peraturan ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) kalau memang ada penyalahgunaan. Tidak bisa menggunakan undang-undang lain, ” katanya.

Namun Supriyono tidak mengingkari tangkapan gambar pernyataannya di Facebook yang ditunjukkan pemeriksa Inspektorat. “Saya hanya memberi provokasi supaya persoalan yang tidak sempurna, bisa diselesaikan bupati, ” katanya.

Supriyono melihat pemanggilan itu adalah konsekuensi sebagai Pemimpin PGRI. “Kalau saya sebagai Pemimpin PGRI kemudian saya menyampaikan objek yang berseberangan dengan pemerintah, otomatis ada seperti ini. Saya pikir ini satu romantika bagi hamba. Saya tidak merasa tertekan, bahkan (saya merasa) apa yang kami sampaikan diperhatikan orang. Kalau misalkan tidak ada yang merespons membangun berarti tidak ada perhatian, ” katanya, tertawa.

Supriyono mengatakan, hal ini adalah pembelajaran bersama. “Itulah demokrasi. Kritik sejak siapapun untuk sebuah kebaikan, buat kesejahteraan, harus kita lakukan. Kita tidak boleh diam, ” katanya.

Supriyono menegaskan pasti akan kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah. “PGRI ini tidak ada tawaran. Kalau menjadi Ketua PGRI ya harus siap untuk menghakimi kebijakan yang menyusahkan guru. Kalau tidak, kami bisa menjadi mitra pemerintah, kok. Kami tidak selalu menjadi organisasi yang memposisikan (berseberangan). Tidak, kami ini mitra, jika diajak mitra. Kalau tidak diajak, namanya tidak diajak, mau apa, ” katanya.

Supriyono berharap tidak ada sanksi kepadanya. “Tapi kalau toh ada, mereka juga tidak awam hukum. Jika itu yang terjadi, kita mampu ada upaya hukum. Kalau kita merasa dirugikan kebijakan. Sebagai warga negara, sebagai Ketua PGRI, kalau toh terjadi seperti itu apapun kami ada upaya hukum, ” katanya.

Sementara tersebut, Kepala Inspektorat Jember Djoko Santoso tidak memberikan keterangan panjang lebar saat dimintai konfirmasi wartawan. Dia hanya membenarkan bahwa Supriyono dipanggil ke Inspektorat. [wir/kun]