Pihak Terkait Diingatkan Tidak Bermain-main Soal Pupuk

Pamekasan (beritajatim. com) – Ketua Komisi II Sidang Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Ahmadi mewanti-wanti semua pihak terpaut agar tidak bermain-main dengan persoalan pupuk yang sempat memunculkan beragam isu negatif di kalangan bangsa.

Hal tersebut disampaikan menyusul adanya kasus panangkapan terhadap pelaku penyelundupan pupuk bersubsidi jenis ZA sebanyak 160 sak atau sekitar 8 ton oleh Polres Blora, di mana pupuk sumbangan yang diamankan tersebut, merupakan pupuk yang dibeli dari Madura, buat di edarkan di wilayah Blora.

“Sebenarnya pada awal tahun 2021, kami sudah menyikapi kelangkaan dan mahalnya harga pupuk dengan memanggil para distributor, KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida), Kabag Perekinomian dan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), ” prawacana Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Ahmadi, Rabu (10/2/2021).

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya pula sudah mewanti-wanti agar seluruh pihak terkait tidak bermain-main dengan persoalan pupuk. “Pada pertemuan itu, ana sudah mewanti-wanti bahwa kami tidak mau lagi mendengar ada informasi pupuk subsidi dijual di luar daerah, ” ungkapnya.

“Termasuk juga menjual pupuk di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) dengan alasan apapun, bahkan salah satu distributor tersedia yang mengatakan siap izinnya dicabut jika ada pelanggaran, ” sambung politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan.

Tidak cuma itu, pihaknya juga mengajak segenap pihak terkait untuk bersama-sama mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kelangkaan pupuk di Pamekasan. “Jadi kami telah mewanti-wanti agar masyarakat tidak teristimewa kekurangan pupuk, semuanya harus berhubungan melakukan pengawasan maksimal, ” tegasnya.

Disinggung soal adanya penangkapan pupuk subsidi asal Madura, di Blora, pihaknya berharap peristiwa tersebut bukan berasal dari Pamekasan, sekalipun hingga saat ini belum ada keterangan resmi seputar bercak Madura yang terdiri dari empat kabupaten berbeda, yakni Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.

“Kami berharap yang ditangkap bukan dari Pamekasan, sebab kami sudah mewanti-wanti bahwa tidak boleh dijual di luar wilayah, apalagi ke Jawa. Misalnya dari Kadur dijual ke Pakong, itu tidak dapat. Jika hal itu terjadi, izinnya bisa dicabut dan bahkan serupa ada unsur pidananya, ” pungkasnya. [pin/but]