PKB Tolak Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Surabaya 2020

Surabaya (beritajatim. com) – Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Wilayah (APBD) Kota Surabaya Tahun Taksiran 2019 secara umum dapat diterima.

Namun, dalam penyampaian Pendapat Fraksi, Fraksi PKB mengirimkan pendapatnya menolak hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Surabaya tarikh 2020
dalam agenda Lengkap DPRD Kota Surabaya yang berlaku, Senin (20/7).

Biar demikian, dari 5 (tujuh) bagian yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PPP-PAN, Fraksi PKS serta Fraksi PSI yang menyampaikan Aksioma Akhir fraksi dan menerima Pertanggungjawaban APBD Kota Surabaya TA 2019 itu secara umum memberikan pesan penting terhadap kepala daerah.

Sejumlah catatan berupa arahan dan rekomendasi dari fraksi-fraksi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sekaligus objek koreksi dan evaluasi serius & diikuti dengan perbaikan dan pembenahan.

Perwakilan Fraksi PKB Badru Tamam mengatakan, Fraksi PKB mempunyai pandangan bahwa apapun hasil laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Surabaya TA 2019 harus ada audit BPK yang dipegang untuk menjelma dasar fraksi-fraksi untuk analisa hasil kinerja Wali Kota Surabaya.

“Cuma sampai akhir lengkap, Fraksi PKB belum sama sekali menerima salinan audit tersebut. Sebab salinan itu adalah hak terbuka siapapun bisa mendapatkan informasi tersebut, ” ungkap Badru Tamam.

Lanjutnya, bahwa teman-teman bagian hanya mendapatkan kesimpulan WTP sejak BPK.

“Yang kita inginkan adalah bisa melihat sendiri bentuk fisiknya, membaca dan kita bisa menganalisa. Yang artinya kita sebagai pengawas Kota Surabaya tidak bisa berkomentar hasil laporan pertanggungjawaban APBD tersebut. Misalkan WTP tersebut diterbitkan dari BPK, belum tentu kita bisa menerima karena kita punya analisa sendiri, ” terangnya.

Oleh karena tersebut, Badru berharap setiap ada keterangan pertanggungjawaban APBD Surabaya harus tersedia hasil audit BPK.

“Dan, ke depan untuk perbaikan Kota Surabaya hasil audit lantaran BPK diserahkan kepada kita untuk dipelajari lebih lanjut sebelum menyetujui laporan pertanggungjawaban APBD setiap tahunnya, ” tandasnya.

Ketua Fraksi PAN-PPP DPRD Surabaya Hamka Mudjiadi menerima hasil laporan pertanggungjawaban APBD Surabaya TA 2019 dengan catatan agar dana hibah jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) segera terealisasikan kepada masyarakat Surabaya.

“proses pencairan dana hibah, ana minta segera direalisasi. Dalam prinsip Permendagri 22/2011 dana Jasmas tersebut tidak dilarang berdasarkan usulan mahkamah, ” tukasnya.

Soal Fraksi PKB menumpukan hasil laporan pertanggungjawaban APBD Kota Surabaya TA 2019, Wakil Pemangku Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana (WS) mengatakan, apapun masukan & saran dari setiap pandangan fraksi-fraksi akan menjadi masukan Pemkot Surabaya untuk perbaikan ke depan lebih baik.

“Soal Fraksi PKB menolak itu urusannya privat DPRD Kota Surabaya. Bahwa ada hasil dari BPK tidak diserahkan ke fraksi, itu kan privat dewan dan bukan kewenangan kita, ” kata Whisnu.

Terkait realisasi dana hibah Jasmas, lanjut Whisnu, sebenarnya Pemkot Surabaya tetap bisa menjalankan, namun langgeng ada pendampingan.

“Waktu itu kita menghentikan pencairan sokongan hibah juga dari saran kejaksaan karena masih ada kasus serta sebagainnya. Nah, kalau ini nanti bisa bergulir tetap dana hibah ini kita gulirkan ke asosiasi Surabaya, ” pungkas dia. (ifw/ted)