PN Malang Tunda Eksekusi Ruko Jalan Galunggung

Malang (beritajatim. com) – Pengadilan Negeri (PN) Malang menunda pengoperasian eksekusi pengosongan rumah gardu (Ruko) Jalan Galunggung 76 Blok 1, Gadingkasri, Praja Malang. Eksekusi harusnya dikerjakan pada Rabu, 10 Februari 2021 lalu. Sesuai penetapan Ketua PN Malang no. 14/Pdt. Eks/2020/PN Mlg eksekusi ditangguhkan sambil menunggu buatan klarifikasi tim pemeriksaan Meja hijau Tinggi (PT) Surabaya.

Humas Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Guntur Purwanto Joko Lelono menegaskan, tak ada intervensi dari mereka kepada Pengadilan Negeri Sial tentang penundaan eksekusi tanah ini. Bahkan sesuai undang-undang eksekusi aset atau lahan menjadi kewenangan Ketua Mahkamah Negeri.

“Kalau eksekusi tersebut kewenangan putusan pengadilan setempat yang melaksanakan ya. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sudah akan melakukan intervensi tersebut, karena di Undang-undang sahih, eksekusi itu kewenangan pemimpin Pengadilan Negeri, informasi segala macam eksekusi silahkan diminta, ” kata Guntur dalam Malang, Jumat, 5 Maret 2021.

Guntur mengatakan, Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (voorj post) Mahkmah Agung (MA) bakal memantau kasus ini berjalan atau tidak. Pengadilan Tinggi juga akan mempertanyakan dalil penundaan eksekusi ke PN Malang. Terutama persoalan apa saja yang menghambat jalan eksekusi.

“Ya kalau klarifikasi itu membentuk kita juga tidak tahu apa yang di klarifikasi PN ke PT. Tetapi sebagai voorj post MA, kita tentu saja bakal memantau apakah proses itu berjalan atau tidak. Jadi voorj post kita tanyakan ada masalah apa sebatas sampai di situ tidak kemudian langsung begini (memutuskan). Karena eksekusi itu kewenangn dari ketua setempat, ” papar Guntur.

Guntur mengatakan, tugas Pengadilan Tinggi sebagai ujung tombak Mahkamah Agung hanya sekedar mengetahui proses eksekusi. Apalagi melakukan intervensi penundaan eksekusi bukan tugas utama Pengadilan Tinggi. Karena sudah diatur di undang-undang.

“Oh tidak, dari sisi undang-undangnya kita memang tidak boleh dan dari peristiwa itu kami tidak mengabulkan intervensi apapun. Jadi kita sekadar mengetahui prosesnya laksana apa. Tetapi instruksi eksekusi harus berhenti atau hidup, itu tidak akan saya lakukan. Karena itu bukan kewenangan Pengadilan Tinggi, ” tutur Guntur.

Permasalahan ini mencuat sebab Ketua PN Malang memurukkan tanpa kepastian eksekusi substansi di Jalan Galunggung 76 Blok 1, Gadingkasri, Praja Malang. Eksekusi perkara penggolongan harta gono gini suami istri, yakni Valentina serta mendiang Hardi Soetanto yang cerai sejak 2012, tersebut terhenti padahal kasusnya telah inkrah.

Belakangan, Lardi sebagai kuasa asas Hardi Soetanto mengadu ke MA meminta perlindungan adat serta kepastian hukum. MA melalui surat yang ditandatangani Panitera Ridwan Mansyur menanggapi pengaduan dengan meminta keterangan dan penjelasan Ketua PN Malang Nuruli Mahdilis. Terpaut hal itu, Ketua PN Malang Nuruli Mahdilis zaman dikonfirmasi wartawan, Jumat (5/3/2021), enggan memberikan keterangan secara detail.

“Itu kemarin kan sudah dijelaskan, ” ucapnya sembari menegah menjelaskan secara rinci masa menghadiri kegiatan pembinaan pimpinan Pengadilan Tinggi Surabaya pada Ketua Pengadilan Negeri se-Jawa Timur tahun 2021 di Hotel Santika Malang.

Pengaruh hukum pemenang lelang, Lardi mengaku kecewa dengan kesimpulan PN Malang dan PT Surabaya. Dia menilai ada hal aneh yang melatarbelakangi penundaan eksekusi. Kini dia menuntut keadilan dan keyakinan eksekusi lahan. Karena merasa nasib kliennya sebagai pemenang lelang dipermainkan. Lardi melaporkan hal ini kepada Komite Yudisial RI. Dia pula meminta Ketua PN Rengsa dan Ketua PT Surabaya menjelaskan alasan penundaan eksekusi.

“Saya datang sekarang tidak tahu sapa yang main di pulih ini, apakah Pengadilan Luhur apa Pengadilan Negeri. Akan tetapi saya melaporkan itu biar diteliti. Apa alasannya tersebut kalau PN penundaannya apa kalau klarifikasi itu alasannya apa. Dan aku selalu sudah memberikan surat pengaduan ke Komisi Yudisial MENODAI, intinya kami menuntut kesamarataan, ” tandas Lardi. [luc/but]