Politik Ngopi Bareng Hendy-Firjaun di Kalimantan 86

Bupati Hendy Siswanto baru saja menyulut rokoknya, saat wartawan mengakar ke ruangan Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember, Jawa Timur, untuk minta izin mengambil gambar sekaligus wawancara, Senin (29/3/2021) siang.

“Pak Bupati tanpa difoto dulu, masih merokok, ” kata Itqon pada wartawan.

“Ayolah, Rek. Berseloroh waktu dulu rokokan, ” kata Hendy, disambut tawa Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman dan empat pimpinan DPRD Jember. Sesudah mematikan rokoknya, Hendy mempersilakan wartawan mengambil gambar dan sekaligus melakukan konferensi pers.

Siang itu, Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman mendatangi gedung DPRD Jember dalam Jalan Kalimantan 86. Mereka menyerahkan sendiri dokumen Kebijaksanaan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang menandai bakal dimulainya kembali pembahasan Rancangan Taksiran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, setelah tahu terhenti pada masa tadbir Bupati Faida.

Hendy-Firjaun didampingi Sekretaris Wilayah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Mirfano, Pemangku Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember Hadi Mulyono, dan Pelaksana Perintah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tita Fajarwati. Selain disambut Itqon, mereka disambut tiga pemangku ketua, yakni Ahmad Halim (Gerindra), Dedy Dwi Setiawan (Nasdem), dan Agus Sofyan (PDI Perjuangan).

Pertemuan jauh dari tanda formal. Sekretariat DPRD Jember menyiapkan makan siang prasmanan. Setelah penyerahan langsung salinan KUA-PPAS oleh Hendy kepada Itqon, acara dilanjutkan secara acara ngobrol sambil menelan kopi. Ketegangan antara eksekutif dan legislatif selama era pemerintahan sebelumnya tak berbekas sama sekali.

“Pak Bupati, ini rancangan penyerahan KUA-PPAS sambil ngopi atau acara ngopi sambil menyerahkan KUA-PPAS? Ini hamba bingung, ” kata Itqon kepada Hendy.

“Dua-duanya sama. Intinya kita menyerahkan ini. Tidak menekan arti, ” jawab Hendy, disambut tawa hadirin.

Hendy menjelaskan, penyerahan KUA-PPAS adalah hal berpunya. “Menyerahkan APBD juga situasi biasa. Kita tidak kudu kegiatan formal duduk bergandengan, ada pembukaan, ada penyudahan. Tergantung kita sendiri, kalau semangat untuk menyelesaikan (persoalan) di Jember terbentuk di manapun tempatnya. Jadi tidak harus formil. Ini periode dari akselerasi, ” katanya.

“Yang beta lihat di sini teman-teman DPRD Jember, Pak Ketua dan wakil ketua DPRD semuanya, menyambut bahagia, dan semangatnya sama. Tentunya kalau semangatnya sudah sama, tersebut bagian dari memberikan dorongan kepada masyarakat Jember, kalau Jember akan segera berdiri, dipimpin oleh ketua-ketua (DPRD), dipimpin pemerintahan yang diamanati masyarakat, ” kata Hendy.

Hendy membicarakan apa yang dilakukannya bersama-sama Firjaun dan pimpinan DPRD Jember adalah kebiasaan karakter Indonesia. “Bersilaturahmi seperti ini bisa langsung, menjadi mulia hal yang penting, sebab silaturahmi ini tidak harus duduk secara resmi, ” katanya.

Hendy mengaku masih harus belajar, karena KUA-PPAS adalah hal baru. “Di Jember ini juga peristiwa baru, tentang bagaimana mengatur KUA-PPAS dengan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan ke depan, insya Allah minggu pertama pada April sudah selesai semua, ” katanya.

Itqon membenarkan, bahwa eksekutif dan legislatif memiliki semangat yang sama untuk segera menyelesaikan APBD Jember 2021. “Ini komando gubernur. Mumpung ini ada bupati. Kemarin perintahnya nyata: Ayo segera. Agak marahlah gubernur nada suaranya, sebab tidak selesai-selesai, ” katanya.

Jember merupakan satu-satunya kabupaten di Jatim yang dua tahun berturut-turut gagal mengesahkan APBD pas waktu. Tahun 2019, Tumenggung Faida dan DPRD Jember gagal mencapai kesepakatan pada pembahasan Peraturan Daerah APBD 2020, karena terbentur dalam belum dilaksanakannya surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait kedudukan susunan organisasi dan tata kegiatan (KSOTK) Pemkab Jember. Bupati Faida akhirnya memilih menggunakan peraturan kepala daerah untuk APBD 2020 dengan sejumlah keterbatasan kewenangan.

Tahun 2020, hal sewarna terjadi lagi. Kesepakatan kurun eksekutif dan legislatif kembali mentah di tengah bulevar. Kali ini gara-gara rencana legislatif yang mengoreksi sinkronisasi urutan tahapan penyerahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta KUA-PPAS diabaikan Faida. Faida memilih melanjutkan tahapan pembahasan Perda APBD 2021.

Gagal memiliki Perda APBD 2021, Bupati Faida kembali mengajukan peraturan kepala daerah sebagaimana tahun sebelumnya. Pengajuan perkada ini direvisi oleh Pemprov Jatim. Namun revisi ini tidak dijalankan. Maka tahun ini, Jember sama sekali tidak memiliki APBD. Akhirnya untuk melelehkan gaji aparatur sipil negeri dan membayar kebutuhan rutin seperti iuran listrik, cairan, dan telepon, Bupati Faida menandatangani Peraturan Kepala Kawasan Anggaran Kas Mendahului APBD 2021.

Era sidang paripurna serah terima jabatan kepala daerah daripada Pelaksana Harian Bupati Hadi Sulistyo kepada Bupati Hendy Siswanto di gedung DPRD Jember, Selasa (2/3/3021), Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan agar Hendy segera mempercakapkan dan mengesahkan Perda APBD 2021 bersama parlemen. [wir/suf]