RUU Omnibus Law Ciptaker Berpotensi Kacaukan Sistem Jaminan Produk Halal

Serpong – Wakil Ketua Bagian PKS DPR RI, Mulyanto menghargai isi RUU Omnibus Law Membangun Lapangan Kerja (Ciptaker) berpotensi kacaukan sistem jaminan produk halal.
Padahal ketentuan pengurusan jaminan produk halal sudah diatur secara baik dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemerintah tinggal melaksanakan sebagai ketentuan yang telah ditetapkan.
Setidaknya, menurut Mulyanto, ada 3 ketentuan dalam RUU Ciptaker yang dapat mengacaukan sistem jaminan produk halal. Pertama, penentuan lembaga berwenang dalam menetapkan produk halal.
Kedua, penetapan sertifikat halal produk UMKM dan usaha kecil berdasarkan “pernyataan”. Ketiga, dihapuskan lembaga auditor halal dan penyelia halal.
Dalam RUU Ciptaker, brevet halal yang dikeluarkan oleh Institusi Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) didasarkan pada fatwa halal tercatat yang dikeluarkan oleh MUI serta Ormas Islam yang berbadan lembaga.
Siap penetapan kehalalan produk dapat diterbitkan ormas Islam terdaftar apapun. Konsekuensinya MUI tidak lagi menjadi otoritas tunggal dalam soal fatwa halal ini.
“Bagi masyarakat, banyaknya otoritas sponsor fatwa halal ini, akan mendatangkan keraguan dan kebingungan, yang di dalam akhirnya dapat memunculkan ketidakpastian adat dan ketidakpercayaan kepada penyelenggara gadai produk halal. Ini harus kita timbang dengan cermat, ” jelas Mulyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2020).
Selain itu, kata Mulyanto, kesenangan pemberian wewenang mengeluarkan sertifikat halal kepada ormas terdaftar dapat memicu perbedaan pendapat akibat perbedaan pemilihan dalil dan metode penelitian. Bila kondisi ini dibiarkan umat Islam selaku konsumen akan bingung mengikat pilihan.
Terkait penetapan sertifikat halal bagi produk UMKM yang hanya didasarkan pada “pernyataan” sepihak dari pihak pengusaha, hal ini juga hendak menjadi masalah baru. Bagi Mulyanto, harusnya setiap produk yang mau mendapat sertifikat halal wajib melayani proses pengujian. Jadi halal dan tidaknya suatu produk UMKM mampu dijamin berdasar hasil penelitian.
“Pertanyaannya, apakah sebuah pernyataan subyektif secara sepihak dari pengusaha kecil dan mikro tersebut dapat memberikan “jaminan” pada masyarakat luas konsumen, bahwa keluaran itu benar-benar halal. Dengan prawacana lain apakah sekedar pernyataan sekadar dapat memberikan jaminan.
Tentu ini ialah kondisi yang cukup beresiko buat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan konsumen, yang akhirnya dapat menurunkan seruan kepada usaha kecil dan mikro tersebut, ” tanya Mulyanto retoris.
Memang, lanjut Mulyanto, bila Pemerintah ingin memberikan fasilitasi sertifikasi halal untuk UMKM, Pemerintah dapat melakukan perbaikan PP No. 31/2019 tentang Sistem Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal. Tidak harus mengubah substansi masalah di tingkat UU.
Sedangkan terkait penghapusan lembaga Auditor Halal dan Penilik Halal, Mulyanto menganggap upaya itu akan memperlemah sistem pengawasan cara penetapan jaminam produk halal. Real, Auditor Halal dan Penyelia Halal memiliki fungsi kritikal terhadap penetapan fatwa halal dan pengeluaran sertifikasi halal, sehingga persyaratan minimal Auditor Halal sudah sepantasnya diatur dalam UU Jaminan Produk Halal, tidak dalam Peraturan Pemerintah.
“Masalah-masalah itu kudu dibahas secara komprehensif, mendalam & cermat oleh semua pihak yang terkait. Tidak boleh grasa-grusu dan sikap menggampangkan. Kita butuh iklim yang tenang. Masak membahas kejadian besar seperti ini hanya melalui rapat secara virtual. Sebab perkara ini berkaitan langsung dengan mengalami aman bagi masyarakat Muslim Indonesia.
Jika kita tidak seksama membahas pokok kayu masalah tersebut, maka kita hanya akan menuai kondisi ketidakmampuan Negara dalam melindungi dan menjamin rasa aman dan keyakinan konsumen Muslimin. Ini tentu tidak kita kehendaki, ” ujar mantan Inspektur Jenderal Departemen Pertanian ini. (ted)