Simpanan Bansos Covid-19 Rawan Disunat, Gus Hans: ‘Super Extra Crime’ bagi Koruptor

Simpanan Bansos Covid-19 Rawan Disunat, Gus Hans: 'Super Extra Crime' bagi Koruptor

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Politikus Partai Golkar, Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans mengimbau agar masyarakat turut menjadi pengawas aliran dana tumpuan sosial (bansos) penanganan Covid-19. Sebab penggunaan anggaran bansos rawan disunat.

Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) mengumumkan kucuran anggaran Rp 405, 1 triliun sebagai dana tameng menghadapi dampak Covid-19 pada 31 Maret 2020 semrawut. Ada tiga prioritas anggaran yakni tempat kesehatan, perlindungan sosial dan stimulus bagi dunia usaha dalam kerangka pemulihan ekonomi.

Presiden mengatakan penyebaran pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan tubuh tetapi juga kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, & perekonomian negara.

Itu pula yang pada akhirnya memaksa pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pemangku Undang-Undang (Perppu) Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Melalui Perppu, dengan rincian, sebesar Rp 75 triliun buat bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk social safety net atau jaring pengaman sosial. Kemudian Rp 70, 1 triliun untuk dorongan perpajakan dan stimulus KUR. Dan Rp 150 triliun dialokasikan buat pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Anggaran dalam Perppu tersebut tidak termasuk stimulus dengan sudah dikeluarkan pemerintah dalam periode I dan II. Sebelumnya, negeri mengucurkan anggaran Rp 158, 2 triliun terbagi dalam dua bagian stimulus kebijakan ekonomi menghadapi terjangan wabah Covid-19.

Dan Gus Hans kembali menjelaskan, kalau kebijakan presiden harus dibantu sebab seluruh lapisan masyarakat dalam perlindungan penggunaan dana bansos bencana.

Sebab dana bencana tersebut memang rentan dimainkan oleh orang-orang tertentu baik secara kepentingan finansial ataupun kepentingan yang lain. Maka masyarakat dan LSM harus siap di dalam pengawasan tersebut.

“Menurut saya, orang-orang yang mengabulkan extra crime seperti ini saya bisa mengatakan super extra crime bagi pelaku korupsi dana bencana. Jadi bagi mereka yang memanfaatkan momentum serupa ini, bencana dan duka kita ini milik bersama, ” bahana Gus Hans.

Sebab sebab itu, dana-dana bansos ataupun dana yang bersifat bantuan bahaya harus terkawal dengan baik mengikuti melibatkan lintas lembaga. “Saya senang kalau di Jakarta sudah membawabawa tim KPK untuk masuk di satgas tersebut, ” ujar Gus Hans.

Dirinya berharap agar di provinsi yang asing juga melakukan langkah serupa. Jadi tidak ada yang memanfaatkan paksa bencana untuk kepentingan pribadi. “Maka dari itu saya senang laksana ini tetapi lebih baik selalu kalau LSM ada yang suka mewakafkan waktunya untuk bisa mengontrol, ” ujarnya.

Diketahui, misal di Provinsi Jawa Timur sendiri telah melibatkan pihak kejaksaan tinggi dalam pengawasan. Menurut Gus Hans, bisa dilanjutkan dengan kontribusi publik.

“Kejaksaan kan sudah memenuhi tugasnya di Jatim tinggal nanti partisipasi publik dengan harus diperhatikan. Jadi tidak segenap berbicara tentang dampak dan serupa bahaya narkoba tapi ada serupa yang harus mengawasi anggaran itu jangan sampai disalah gunakan sebab pihak manapun, ” tegasnya.

Sementara saat ditanya hingga berapa lama kucuran anggaran sebesar Rp 400 triliun mampu mengcover tiga prioritas tersebut, Gus Hans menjawab tergantung status apa dulu yang diterapkan. Karena setiap kehormatan memiliki konsekuensi terhadap kebijakan dan anggaran.

“Kalau misalnya, mudah-mudahan tidak, terjadi lockdown , itu kan high cost banget karena harus membiayai seluruh masyarakat yang ada di situ. Tergantung, jadi ahli pun tak akan bisa menjawab itu akan tetapi tergantung dari status apa dengan akan diterapkan di Indonesia, ” bebernya.

Intinya, lanjut Gus Hans, apapun statusnya, pemerintah harus memfokuskan ini sebagai hal yang utama untuk segera diselesaikan dalam penanganan dampak pandemi virus Corona (Covid-19). (*)