Siswi dan Pemuda Minta Dispendik Lebih Terbuka Soal PPDB Surabaya

Surabaya (beritajatim. com) – Penerimaan Peserta Asuh Baru (PPDB) Surabaya 2021 kembali menjadi sorotan. Pengoperasian kebijakan yang diterapkan di tahun ini ditengarai menjelma sebab banyaknya kejanggalan yang terjadi.

Kepala Aliansi Pelajar Surabaya (APS), Mirza Akmal Putra mengirimkan bahwa mulai dari Salur Afirmasi Mitra Warga maka Jalur Prestasi ditemukan kira-kira kejanggalan. Yakni, antara lain banyak siswa yang tercatat sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum bisa mendapatkan sekolah melalui Jalur Penyungguhan.

“Selain itu, pada Carik Prestasi juga ditemukan kurang kejanggalan, seperti migrasi massal lulusan beberapa SD sekadar yang mendominasi SMP Jati di Surabaya dengan rata-rata nilai yang terlampau luhur, ” kata Mirza, sebutan akrabnya melalui rilis dengan diterima beritajatim. com, Rabu (23/6/2021).

“Aliansi Pelajar Surabaya mendorong Biro Pendidikan Surabaya untuk lebih ketat mengawasi dan menilai proses penilaian guru kepada anak didiknya. Jangan datang pemberian nilai didasarkan berasaskan alasan-alasan subyektif, ” imbuhnya.

Senada dengan Mirza, Ketua Taruna Merah Putih (TMP) Surabaya, Aryo Seno Bagaskoro mengharapkan proses PPDB Surabaya 2021 sanggup berjalan transparan.

Seno, sapaan akrabnya, memberikan bahwa asas transparansi dengan dimaksud tidak hanya bersentuhan dengan sistem online, tetapi masyarakat harus senantiasa dilibatkan dalam proses yang sedangkan berlangsung.

“Jika tidak dibarengi dengan layanan yang responsif dan terbuka dari Jawatan Pendidikan, tidak salah asalkan banyak masyarakat berasumsi kalau PPDB tahun ini bakal ‘memakan’ korban. Bagi dengan kurang berhak mengambil bagian yang lebih berhak. Ataupun menjadi momen saling menerjang dan saling resah antarpelajar dan orangtua murid, ” katanya.

Seno mendorong agar Dinas Pendidikan Surabaya lebih terbuka kepada proses diskusi dengan pihak-pihak di luar instansinya, bagaikan unsur Dewan Pendidikan, DPRD, pengamat, serta komunitas orangtua murid dan pelajar untuk menyediakan layanan PPDB yang terbaik bagi Calon Pengikut Didik Baru (CPDB).

“PPDB seharusnya menjadi momen transisi pendidikan dengan memerdekakan, bukan terus masuk menjadi momok bagi seluruh. Urusan pendidikan adalah perkara bersama yang menyangkut masa depan, bukan urusan Biro Pendidikan sendirian, ” pungkasnya. [tok/suf]