Tumenggung Mojokerto Dorong Pemulihan Ekonomi dan Penyerapan APBD 2021

Mojokerto (beritajatim. com) – Badan Perencanaan Pembangunan Wilayah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, menerapkan Musrenbang RKPD tahun 2022 dengan tema ‘Pemulihan & Pengembangan Perekonomian Daerah melalaikan Pemerataan Pembangunan dan Karakter SDM’ di salah utama hotel di kawasan Trawas, Kabupaten Mojokerto.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dalam sambutannya menekankan supaya penguatan dan percepatan belanja pemerintah serta belanja Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), dapat menjadi stimulus dengan mendorong percepatan pemulihan perekonomian, terutama penyerapan Anggaran Perolehan Belanja Daerah (APBD) 2021.

“Pemerintah Kabupaten Mojokerto harus menjadi pemerintahan yang adaptif dan mampu mengadopsi bermacam-macam perkembangan situasi obyektif daerah. Seperti dinamika perubahan regulasi/kebijakan refocusing anggaran, maupun penyederhanaan birokrasi, ” ungkapnya, Selasa (30/3/2021).

Perubahan paradigma pembangunan dari money follow function menjadi money follow agenda dan pemilihan program prioritas harus betul-betul dilakukan. Bupati meminta agar jangan sampai program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2022, tidak berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.

“Apalagi tidak berorientasi pada prioritas untuk mencapai haluan pembangunan. Dalam bekerja, kita tidak boleh lepas sejak target indikator. Contohnya zaman ini bisa saya sampaikan bahwa Indeks Pembangunan Pribadi Kabupaten Mojokerto, ada di atas rata-rata provinsi & nasional. Namun jangan sampai itu membuat kita maka terlalu santai. Kita harus lihat juga daerah asing yang terdekat, ” katanya.

Orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto ini juga menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto mengalami kontraksi sebab pandemi. Namun, masih pas aman karena ada dalam urutan ke-4 terkecil se-Jawa Timur. Dari sekian banyak progres dan dinamika pendirian yang disampaikan, Bupati tak lupa mengingatkan PR tumbuh Pemkab Mojokerto.

“Yakni jalan menurunkan angka kemiskinan & tingkat pengangguran terbuka, beserta meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pertanian kita berjalan baik dan tidak terdampak pandemi, sehingga itu bisa jadi pertimbangan di dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, ” katanya.

Nilai kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, lanjut Bupati, serupa harus diturunkan. Begitu serupa dengan SPBE yang harus ditingkatkan, diharapkan tidak bisa ada yang merasa kerjanya paling bagus sendiri. Karena, tambah Bupati, semuanya ialah satu kesatuan tersistem.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Hariyono dalam sambutan menjabarkan kembali beberapa tahapan musrenbang. Dimulai dari Forum Konsultasi Jemaah Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 agenda 16 Februari 2021, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tanggal 3-11 Februari 2021.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat daerah tanggal 15 Maret 2021 dan Musrenbang Disabilitas tanggal 16 Maret 2021. Berkaitan dengan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2022, Hariyono turut memaparkan suruhan langkah-langkah penyusunan RKPD 2022 dari Pemerintah Pusat dengan dibagi menjadi beberapa point.

“Dengan kedudukan Renstra Perangkat Daerah dengan belum tersusun, dalam situasi penyusunan RKPD Tahun 2022, kami berkoordinasi dengan semesta kepala perangkat daerah untuk menyusun Rancangan Renja Unit Daerah Tahun 2022, ” ujarnya.

Selain itu, program kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 diproyeksikan menjadi bagian pada Rancangan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Periode 2021-2026.

Adapun kebijakan umum penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2022 kurun lain berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025, mempertimbangkan pandangan, misi dan program Kepala Daerah terpilih hasil penetapan Kepala Daerah serentak tarikh 2020.

RPJMD Provinsi Jawa Timur tarikh 2019-2024, RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dan RKP tahun 2022, mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2022. Selain tersebut, menyusun substansi perencanaan dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19, dan memproyeksikan RKPD Tahun 2022 menjadi bagian RPJMD Tahun 2021-2026.

“Berdasarkan pada tema dalam atas dan sinkronisasi secara Kebijakan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka kebijakan pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 diarahkan dalam 7 prioritas pendirian. Antara lain pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan poin tambah ekonomi sektor jalan mikro, agrobisnis, agroindustri serta pariwisata, ” jelasnya.

Pengembangan ekonomi provinsi melalui pemerataan hasil-hasil pendirian. Penguatan SDM unggul bernas yang sehat, cerdas, lihai dan berdaya saing secara dilandasi nilai-nilai keimanan serta ketakwaan. Pembangunan kebudayaan & pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban bertambah tinggi.

Meningkatkan kualitas serta layanan dasar infrastruktur buat mendukung pertumbuhan berkualitas. Pengukuhan daya dukung SDA & pelestarian lingkungan hidup serta peningkatan kondusifitas keamanan serta ketertiban serta kualitas layanan publik. Rancangan pagu indikatif dalam RKPD Tahun 2022 meliputi pendapatan daerah Rp2. 470. 618. 424. 854, belanja daerah Rp2. 610. 618. 424. 854 serta pembiayaan netto Rp140. 000. 000. 000.

Adapun total usulan pagu indikatif pada Rancangan RENJA Perangkat Daerah adalah sejumlah Rp 2. 831. 737. 522. 337 terdiri lantaran 246 program 620 kegiatan dan 1732 sub kesibukan. Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp221. 119. 097. 483 dengan catatan belum termasuk nilai reses/hibah bansos lembaga-perseorangan dan nilai proposal desa/kelurahan yang akan diakomodir dalam RENJA Perangkat Wilayah.

“Sehingga diperlukan sinkronisasi usulan pagu indikatif RENJA Perangkat Daerah cocok dengan pagu Indikatif Honorarium Daerah dalam RKPD tarikh 2022, ” tegasnya.

Dalam musrenbang tersebut selain dihadiri Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, juga dihadiri Wakil Bupati Muhammad Albarraa, Kepala Bakorwil II Bojonegoro Dyah Wahyu Ermawati, Kepala DPRD Ayni Zuroh, Pj. Sekdakab Didik Chusnul Yakin, Forkopimda, Wakil Ketua TP PKK Shofiya Hanak Albarraa serta Organisasi Perangkat Kawasan (OPD). [tin/suf]