Wabup Jember: Sebagian OPD Khawatir Ejekan Pencairan Gaji

Jember (beritajatim. com) – Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief menyatakan, gaji beberapa aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah terealisasi. Namun sebagian lagi masih belum karena faktor kehati-hatian organisasi unit daerah (OPD) bersangkutan.

“Yang sudah cair tentunya sesuai arahan bupati. Sementara yang belum cair, menurut saya, masih tersedia semacam kekhawatiran soal payung hukum, ” kata Muqiet, usai sidang paripurna pengumunan hasil penetapan bupati dan wakil bupati terpilih, Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman, di gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Jumat (29/1/2021) siang.

Taat Muqiet, sebagian kepala OPD bukan menolak usulan pencairan gaji. “Mereka sangat berhati-hati, takut terjadi implikasi hukum di kemudian hari. Akan tetapi saya kira apa yang dilakukan bupati, beliau juga memiliki pertimbangan dasar-dasar juga. Tinggal bagaimana masing-masing OPD menerima, ” katanya.

OPD saja yang belum mencairkan? “Saya tidak hafal, ” kata Muqiet.

Tengah, Hendy Siswanto menolak mengomentari masalah keterlambatan gaji ASN ini. “Saya belum sempat menilai itu. Daya saya wait and see zaman, karena saya belum berpengalaman oleh sebab itu bupati. Kalau saya punya kemahiran, saya langung jawab sekarang, ” katanya.

Bupati Faida baru mencairkan anggaran untuk upah aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur menyambut akhir bulan Januari. Dasar hukumnya adalah Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Simpanan Mendahului Penetapan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021.

Sekretaris Daerah Mirfano mengingatkan efek hukum yang ditanggung di kemudian hari, jika pencairan gaji ASN Pemkab Jember tidak sesuai susunan perundang-undangan. “Kami bersyukur sudah bisa menerima gaji Januari. Tapi jika ada yang salah di kecil hari, kan kasihan Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yang harus menanggung efek sendirian, ” katanya. [wir/ted]